Ketua LSM-KANe Nilai Oknum Kades Loleo dan Kroninya Bersembunyi di Balik “Topeng Pengkhianatan Rakyat”

LABUHA Salawakupost.com— Polemik dugaan persoalan administrasi dan penggunaan Dana Desa di Desa Loleo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kritik keras datang dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kalesang Anak Negeri Maluku Utara (LSM-KANe), Risal Sangaji, yang menilai sikap oknum Kepala Desa Loleo bersama kroni-kroninya telah mencederai kepercayaan masyarakat.

Menurut Risal, sikap kepala desa yang dinilai terus menghindar dari berbagai forum penting, termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun klarifikasi publik, menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Ia bahkan menyebut perilaku tersebut sebagai bentuk “bersembunyi di balik topeng pengkhianatan rakyat”.

Risal menegaskan, seorang kepala desa seharusnya tampil di depan masyarakat untuk memberikan penjelasan secara terbuka terkait berbagai tudingan yang berkembang, bukan justru memilih diam dan berlindung di balik kekuasaan maupun orang-orang terdekatnya.

“Rakyat membutuhkan pemimpin yang jujur dan terbuka, bukan pemimpin yang hanya berani di belakang layar lalu berlindung di balik kekuasaan dan kroni-kroninya,” tegas Risal Sangaji.

Ia menilai, sikap bungkam yang terus dipertontonkan justru semakin memperkuat dugaan adanya persoalan serius yang sengaja ditutupi dari publik. Karena itu, LSM-KANe meminta aparat penegak hukum, Inspektorat, hingga DPRD Kabupaten Halmahera Selatan agar tidak tinggal diam terhadap berbagai laporan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang.

Menurut Risal, pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara serius dan transparan karena dana tersebut merupakan hak masyarakat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka. Ia menegaskan, apabila ada dugaan penyimpangan, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

“Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa hancur hanya karena ada pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan jabatan dan menganggap diri kebal terhadap kritik maupun proses hukum,” ujarnya.

LSM-KANe juga menyoroti pentingnya keberanian pemerintah daerah dan DPRD Halsel untuk mengambil langkah tegas demi menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat Desa Loleo. Menurut mereka, pembiaran terhadap polemik yang terus berlarut hanya akan memperkeruh situasi dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, Risal memastikan pihaknya akan terus mengawal berbagai dugaan persoalan yang terjadi di Desa Loleo hingga ada kejelasan hukum dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Kami tidak akan mundur. Kritik ini bukan untuk menjatuhkan pribadi seseorang, tetapi demi kepentingan masyarakat dan masa depan Desa Loleo agar terbebas dari praktik-praktik yang merugikan rakyat,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Desa Loleo terkait berbagai tudingan yang disampaikan oleh LSM-KANe maupun desakan masyarakat agar dilakukan klarifikasi secara terbuka.